Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti proyek era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai terlalu banyak menyedot anggaran negara. Ia juga menyebut proyek-proyek tersebut mercusuar.
Menurut AHY, Indonesia tengah menghadapi masalah ekonomi yang sulit lantaran keuangan negara tak terkelola dengan baik. Anggaran negara terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang dinilai tak berdampak pada rakyat kecil.
“Masalahnya bukan hanya krisis global, persoalan ekonomi kita semakin rumit karena keuangan tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik, tidak banyak berdampak pada saudara-saudara kita yang termasuk kategori miskin dan tidak mampu,” ujar AHY di Senayan, Jakarta Selatan, (14/3).
Akibat banyaknya anggaran yang digunakan untuk proyek tersebut, kata AHY, membuat utang Indonesia naik tiga kali lipat. Ia menyebut di awal tahun 2023 utang Indonesia mencapai Rp. 7.733 triliun.
“Dalam delapan tahun terakhir ini, kenaikan utang pemerintah mencapai tiga kali lipat. Belum lagi hutang BUMN yang semakin menggunung sebesar Rp1.640 triliun,” papar AHY.
Menurutnya dengan angka utang besar tersebut membuat Indonesia tercekik hutang dan kesulitan untuk membayarnya.
“Sejatinya rakyat juga yang akan menanggung hutang lewat pajak yang mereka bayar,” ucapnya.
Jokowi gencar melakukan pembangunan infrastruktur yang meliputi jalan tol, jalan non tol, bandara, pelabuhan, bendungan, hingga irigasi.Jokowi berambisi untuk masif dalam pembangunan infrastruktur sebagai fondasi bagi Indonesia berkompetisi dengan negara lain.
Dalam catatan CNNIndonesia.com, terdapat 17 ruas jalan tol sepanjang 410 km yang sedang dalam proses pembangunan. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR menargetkan proyek tersebut selesai tahun ini.
Beberapa contoh proyek tol tersebut, antara lain jalan tol kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) sepanjang 101,6 km, jalan tol non-trans 115,8 km, dan jalan Tol Trans Sumatera 192,4 km.
Lalu, beberapa bandara yang masih dalam proses pembangunan atau akan dibangun, di antaranya Bandara Kediri, Bandara Nabire Baru, dan Bandara Bali Utara.
Berikutnya, beberapa proyek kereta api menjadi fokus pemerintah antara lain kereta api akses Bandara Baru Yogyakarta-Kulon Progo dan Kereta Api Jakarta-Surabaya.
Tak hanya itu, pemerintah juga berencana membangun dan mengembangkan sejumlah pelabuhan seperti Pelabuhan KEK Maloy, Pelabuhan Sanur, Pelabuhan Likupang, dan Pelabuhan Patimban. Semua proyek bandara, pelabuhan, dan kereta api ini masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN).
Payung hukum PSN tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.
Di luar PSN, ada proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang juga sedang dikebut oleh pemerintah. Proyek ini dibangun di bawah tanggung jawab PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Mayoritas atau 60 persen saham perusahaan digenggam oleh konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan 40 persennya dimiliki Beijing Yawan HSR Co.Ltd.
Pada 2020, Sri Mulyani sempat mengungkapkan bahwa Jokowi memberikan instruksi kepada Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan untuk kembali menggenjot proyek infrastruktur. Sebab, jika proyek infrastruktur dihentikan, maka akan berpengaruh terhadap capaian pertumbuhan ekonomi.
“Infrastruktur merupakan salah satu indikator menjaga produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur memiliki dua sisi mata pedang, yaitu sisi permintaan dan sisi produksi,” ujar Sri Mulyani pada 2020 lalu.
Tak ayal, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp417,4 triliun untuk sektor infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Dana itu rencananya akan digunakan untuk penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas, dukungan pemulihan ekonomi, dan melanjutkan program prioritas yang tertunda.
