Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan mulai menajamkan visi dan misinya. Meski begitu, pintu untuk partai lain yang ingin bergabung tetap terbuka.
Diketahui, Koalisi Perubahan diisi oleh Partai Demokrat, PKS dan Partai Nasdem. Mereka sepakat menunjuk Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Kami sendiri terus meningkatkan intensitas pertemuan dan juga menyamakan, bukan hanya visi misi tapi juga sudah mulai membicarakan bagaimana membangun strategi pemenangan yang juga efektif,” kata dia seusai menghadiri acara di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kamis (30/3) malam.
Disinggung mengenai isu Golkar yang akan bergabung, AHY menyatakan Koalisi Perubahan masih terbuka untuk partai lain. Syaratnya adalah bisa mengikuti atau memperkuat visi yang sudah ditetapkan.
Partai Golkar sendiri saat ini membangun koalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Airlangga Hartarto diputuskan untuk diusung dalam Pilpres 2024.
“Nah terkait adanya wacana (Golkar bergabung), mungkin dari sejumlah pihak apakah memungkinkan partai-partai lain bergabung bersama ketiga pengusung utama ini, menurut saya sangat memungkinkan, yang jelas kami bersahabat dengan partai lainnya,” ucap AHY.
Isu Partai Golkar bergabung dalam Koalisi Perubahan setelah Airlangga Hartarto menghadiri kegiatan buka puasa bersama petinggi Partai Nasdem, PKS, Partai Demokrat dan Anies Baswedan, belum lama ini.
AHY juga menegaskan memilih tetap sebagai oposisi meskipun dirinya dinilai sebagai sosok tepat untuk menggantikan Zainudin Amali sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.
“Insyaallah saya tetap dalam posisi ini, Demokrat sebagai partai oposisi,” tegas AHY.
“Demokrasi hanya akan sehat dan tumbuh dengan baik jika ada kekuatan partai di luar, jadi tidak semua berada di dalam pemerintahan,” sambungnya.
Menurut AHY, peran oposisi sangat penting karena bisa menjadi penyeimbang dan menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Ia mencontohkan kebijakan yang dikritisi adalah UU Cipta Kerja.
“Kami menolak UU Cipta Kerja yang memang tidak berpihak pada rakyat kecil khususnya buruh dan serikat pekerja,” tegas dia.
