Pamekasan – Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 28 Tahun 2024 memicu berbagai reaksi masyarakat termasuk soal penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja.
Merespons hal ini, fraksi partai Demokrat DPRD Pamekasan menyebutkan bahwa poin kontroversinya terdapat pasal 103 ayat 4 butir e dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja dapat disalah artikan sebagai dukungan terhadap aktivitas seksual dini.
Dikatakannya, Kontroversi utama berpusat pada Pasal 103 ayat 4 butir e dalam PP Nomor 28 Tahun 2024. Pasal ini mengatur tentang upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja yang mencakup penyediaan alat kontrasepsi.
Hal ini dapat berpotensi meningkatkan angka aktivitas seksual pra-nikah di kalangan remaja, yang pada gilirannya dapat membawa risiko kesehatan dan sosial tersendiri,” kata Ismail anggota fraksi partai Demokrat DPRD Pamekasan.
Pria yang juga menjabat sebagai ketua Partai Demokrat Pamekasan itu menilai, Bahwa bagi banyak pihak, poin ini dianggap problematis karena dapat diinterpretasikan sebagai bentuk dukungan atau legalisasi aktivitas seksual di kalangan remaja.
Diakuinya, Pasal tersebut dikhawatirkan memberikan kesan permisif terhadap pergaulan dan seks bebas. Pasal ini dianggap pemerintah tidak jeli dan menyimpang.
“Karena pemerintah akan menyediakan alat kontrasepsi untuk anak sekolah. Maksudnya dapat dipahami untuk edukasi, tapi kalau menyediakan alat kontrasepsi, ini yang menjadi titik kontroversinya,” lanjutnya.
Kemudian, kata dia. Perlu dilakukan revisi dan adanya aturan turunan yang harus jelas mengenai maksud pemberian tersebut. Termasuk pentingnya edukasi tentang keluarga berencana bagi anak usia sekolah dan remaja yang akan disesuaikan dengan tahapan perkembangan dan usia anak.
Intinya kita juga tidak sepakat di liberalisasi sangat berbahaya untuk generasi masa depan. Ini kota Gerbang Salam, Kita punya perda larangan prostitusi dan punya perda larangan minuman alkohol di kabupaten Pamekasan,” tandasnya.
