Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi polemik tunjangan DPR yang dikritik rakyat dan memicu aksi pemaksaan masif di berbagai daerah. Partai Demokrat setuju menolak dan menolak memberikan tunjangan fantastis bagi anggota DPR.
“Apalagi ada sejumlah anggota Dewan yang mengungkapkannya secara kurang simpatik. Kami secara tegas menolak. Artinya kami tidak ingin itu menjadi isu yang berlarut-larut. Kami tolak karena suasana dan masalah belum tepat,” ujar AHY dalam keterangan resmi di Jakarta, (31/8/2025).
Menurut AHY, hal tersebut merupakan langkah awal yang telah diambil Fraksi Partai Demokrat di DPR. Sedangkan untuk isu lain memerlukan solusi yang perlu dipikirkan secara komprehensif.
“Karena urgensi dari situasi yang terjadi hari ini adalah kombinasi politik, hukum, keamanan, ekonomi, dan sosial. Juga banyak aspirasi masyarakat yang harus kami pahami dan kemudian dicarikan solusinya bersama,” ucap dia.
AHY mengungkapkan, Partai Demokrat telah berkomunikasi dengan partai-partai lainnya untuk mencari solusi bersama. Situasi di sejumlah daerah, termasuk Jakarta, diharapkan kembali kondusif.
“Mari sama-sama kita menjaga situasi yang kondusif. Saya mengajak dan telah mengingatkan segenap kader Demokrat untuk menjadi bagian dari solusi, jangan menjadi masalah,” tegas dia.
Sejumlah Partai telah menolak pemilu DPR. PKS dan Partai Gerindra lebih dulu menyatakan sikap menolak kebijakan tersebut.
