Pamekasan – Fraksi Demokrat DPRD Pamekasan menyebut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) kurang bijak dalam penetapan Break Event Point (BEP) Tembakau 2023.
Ketua Fraksi Demokrat, Ismail menyayangkan keputusan sepihak dari Pemkab Pamekasan melalui DKPP. Pasalnya, keputusan itu jelas akan memancing kemarahan para petani, antaran ada penurunan nilai BEP Tembakau 2023 dari BEP Tembakau 2022.
“Gimana logikanya DKPP ini, kok keputusannya sepihak. Saya nilai DKPP ini terlalu buru buru, apalagi rapat soal BEP hanya digelar sekali saja” terangnya.
Menurut pria yang juga anggota Komisi II DPRD Pamekasan ini, pada 2023 subsidi pupuk khusus petani tembakau sudah dicabut sebagaimana Permentan 10 Tahun 2022. Sedangkan tahun lalu, petani masih mendapatkan jatah pupuk subsidi.
“Melalui Komisi II kami juga bakal memanggil DKPP agar keputusan ini dikaji ulang,” terangnya.
Sebelumnya, DKPP Pamekasan mengeluarkan keterangan tertulis soal Break Event Point (BEP) atau Biaya Pokok Produksi (BPP) Tembakau Tahun 2023.
Pada rilis tersebut, BPP Tembakau 2022 ternyata lebih tinggi nilainya daripada BPP Tembakau Tahun 2023 atau terjadi penurunan biaya produksi tanam tembakau tahun ini.
Pada 2022, BPP Tembakau Gunung Rp54 ribu, dan Rp53 ribu pada 2023.
Tembakau tegal Rp47 ribu pada 2022 dan Rp44 ribu pada 2023.
Hanya tembakau sawah yang naik: Rp34 ribu pada 2022 dan Rp39 ribu pada 2023.
